c.

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran ...

Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertambangan

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERTAMBANGAN. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (Minerba) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan

PMK-259/PMK.04/2016 – PERATURAN PAJAK

peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 259/pmk.04/2016 tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan republik indonesia, menimbang : a. bahwa dalam kontrak karya atau …

Daftar Peraturan Perundang-undangan Terkait Pertambangan

PERMEN ESDM Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Profesi Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara; ... Nomor 24 Tahun 2012 tentang PERMEN ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara; E. PERATURAN MENTERI TERKAIT.

PERATURAN BARU TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA ...

Apalagi sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 23/2010 yang merupakan peraturan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara ("PP No. 23/2010") yang mempertegas aturan main di bidang investasi pertambangan di Indonesia.

MAKALAH K3 DI BIDANG PERTAMBANGAN - The Mechanical …

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka dikeluarkanlah peraturan perundangan-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai pengganti peraturan sebelumnya yaitu Veiligheids Reglement, STBl No.406 tahun 1910 yang dinilai sudah tidak memadai menghadapi kemajuan dan perkembangan yang ada.

Peraturan Perundangan Keselamatan Pertambangan - scribd.com

4 Tahun 2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara UU No.PENGAWASAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN Hukum & Peraturan Keselamatan Pertambangan UU No.K Tahun 1995 ttg K3 Pertambangan Umum Permen ESDM No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah UU No.38 Tahun 2014 ttg Penerapan SMKP Minerba Perusahaan Pemerintah • Kepala Inspektur Tambang • Inspektur ...

Layanan Konsultasi Geologi Dan Pertambangan Batubara

PERBEDAAN PERATURAN PERTAMBANGAN . - Mineral dan Batubara ... Jun 08, 2013 · CV. Jogya Geologi Survey memberikan layanan awal di bidang pertambangan batubara dan mineral yaitu survey geologi atau eksplorasi yang ber. Dapatkan Harga. Badan Litbang ESDM. Layanan Jasa Teknologi . . Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan .

1. Peraturan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pertambangan ...

Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan. dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara. 1930 Nomor 225). dianggap perlu untuk mengadakan penyelenggaraan pengawasan keselamatan kerja yang lebih effisien dan effektief.

Hukum Pertambangan | Pengetahuan tentang Hukum ...

Izin Usaha Pertambangan . Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba"), Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

tugas kebijakan tambang - scribd.com

Judul: Ketentuan-ketentuan Pokok Judul: Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pertambangan Kekayaan Tambang disebut bahan galian : Pertamban spesifik mineral dan batu bara : ... peraturan daerah di bidang pertambangan; p. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian ... penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara. (3 ...

Peraturan Pertambangan Batubara: Perusahaan Wajib Kantongi ...

Terhitung 1 Oktober 2014 pemerintah mulai memberlakukan Peraturan Pertambangan Batubara tentang Ketentuan Izin Ekspor Batubara dan Produk batubara.Izin Eksportir Terdaftar (ET) setiap perusahaan adalah peraturan yang wajib bagi untuk seluruh perusahaan tambang batubara dalam kaitannya dengan kegiatan pengiriman ke luar negeri.

Perizinan Jual Beli Batubara - hukumonline.com

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan disebutkan pihak-pihak yang dapat menjual mineral dan/atau batubara, yaitu (i) pemegang Izin Usaha Operasi Produksi ("IUP OP") Batubara; (ii) pemegang IUP K OP untuk Pengangkutan dan Penjualan; dan/atau (iii) pemegang izin sementara untuk melakukan kegiatan ...

Usaha Jasa Pertambangan | Subdit Standardisasi & Usaha ...

Subdit Standardisasi & Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara. Search. Primary Menu Skip to content. Client Kami ... SKKNI Bidang Pertambangan; SNI Bidang Pertambangan; Statistik. Statistik Usaha Jasa Pertambangan ... Search for: Usaha Jasa Pertambangan. Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009. Peraturan Menteri ESDM No. 24 Tahun 2012 ...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - legalakses.com

perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna ... pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan; p. penginventarisasian, penyelidikan, dan ...

MINERBA: UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN MINERAL & BATUBARA ...

Update regulasi dan kebijakan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara dan bidang kehutanan periode Q2, Q3, Q4 tahun 2012 dan Q1 tahun 2013 Pada Industri Pertambangan Meet, Greet, and Discuss : Update regulasi dan kebijakan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara dan bidang kehutanan periode Q2, Q3, Q4 tahun 2012 dan Q1 tahun 2013 ...

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Usaha Petambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Perizinan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek ... pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. 19. Rencana Kerja Anggaran Biaya, yang selanjutnya ...

Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan Khusus

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha ...

peraturan pertambangan | jogjatrainingconsultant

HUKUM PERTAMBANGAN ADVANCE. LATAR BELAKANG. Terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 24 Tahun 2012 (Permen 24/2012) tidak secara signifikan mengubah model hubungan kerja sama antara pemegang konsesi pertambangan dan kontraktor yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2009 (Permen 28/2009).

Penyederhanaan Izin Pertambangan Mineral dan Batubara ...

Penyederhanaan izin tersebut diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang ditandatangani Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 9 Mei 2017 lalu.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK ...

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik ... bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus

Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang ...

Peraturan perundangan untuk bidang pertambangan umum masih menitik beratkan pada UU No. 11 th 1967 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan. Untuk penanaman modal asing berlaku UU No. 1 th 1967. Berlakunya UU tahun 1967 ini pada masa orde barumengapresiasikan akomodasi kepentingan nasional dan mengantisipasi perkembangan nasional dan ...

PERATURAN PERTAMBANGAN « Mineral dan Batubara

Undang-undang tersebut telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen, Peraturan Daerah dan lain-lainnya. Sejak feburai 2009, Undang-Undang Pokok Pertambangan diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Persyaratan untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP ...

Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBINAAN ...

pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. BAB II PEMBINAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ... pertambangan diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Pembinaan Atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan